EDY HARTOYO, S.H. M. HUM.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO
FRENGKI M. RADJA, S.H.
KEPALA SEKSI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
EDWARD, S.H.
KEPALA SEKSI INTELIJEN
PETHRES M. MANDALA, S.H.
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
JANUAR DWI NUGROHO, S.H.
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
JANTJE JOHANES ELISAMA, S.H.
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
ALEXANDER L.M. SELLE, S.H.
JAKSA FUNGSIONAL PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
HADRIAN SUHARYONO, S.H.
JAKSA FUNGSIONAL PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
MARTHEN HAILITIK, S.H.
KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN
MARIA GORETI RERO, S.H.
KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PNBP
MIKAEL MEOK
KEPALA URUSAN DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN
NIKODEMUS DAMANIK, S.H.
JAKSA FUNGSIONAL PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
YUDHIT KSATRIA RINDYATMADJA, S.H.
JAKSA FUNGSIONAL PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
SARJIYA
PEGAWAI TATA USAHA PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
FRANS ADU, S.H.
PEGAWAI TATA USAHA PADA BIDANG INTELIJEN
EMANUEL YURI GAYA MAKIN, S.H.
JAKSA FUNGSIONAL PADA SEKSI INTELIJEN
HOTLEN SAGALA
BENDAHARA PENGELUARAN

 

 


     Pengunjung hari ini : 7
      Total pengunjung : 44316
      Hits hari ini : 54
      Total Hits : 171277
      Pengunjung Online: 1

171277


PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PAKEM) DI KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO

Kategori: Berita | Diposting oleh : Admin | Senin, 14 Mei 2018 - 16:22:37 WIB - Dibaca: 1610 kali
Share

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas dalam penegakan hukum. Selain tugas penuntutan Kejaksaan juga mempunyai tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kejaksaan menyelenggarakan program “ Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat “ baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Sehubungan  dengan kegiatan tersebut di atas, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat.

Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan merupakan wewenang kejaksaan dalam rangka ketertiban dan ketentraman umum guna untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya konflik antar intern penganut kepercayaan.

Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan juga merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penistaan agama terhadap salah satu agama guna menjaga kestabilan keamanan masyarakat.

Menindak lanjuti program Pemerintah dan Perintah Jaksa Agung R.I. tersebut, Kejaksaan Negeri Rote Ndao yang terletak di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan telah melaksanakan Kegiatan PAKEM Kejaksaan Negeri Rote Ndao dalam hal ini melakukan Pembentukan Tim Pakem  yang diikuti oleh, Kepala Kejaksaan Ngeri Rote Ndao, Kakan Kesbangpol Kab. Rote Ndao, Kasat Intelkam Polres Rote Ndao, Pasi Intel Kodim, Pasi Intel Lanal Pulau Rote, Kepala Kementrian Agama Pulau Rote, Ketua FKUB Kab. Rote Ndao, dan Badan Intelijen Negara (BIN) Kab. Rote Ndao.

Bahwa Kejaksaan Negeri Rote Ndao  telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) pada hari Rabu, 21 Maret 2018 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) anggota tim pakem dan 15 (limabelas) peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Beberapa hal – hal penting yang menjadi fokus dari kegiatan PAKEM yang dapat disimpulkan, agar para anggota Tim Pakem bersama para tokoh agama dan masyarakat lebih memahami terkait pengawasan aliran kepercayaan di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Kepala Seksi Intelijen selaku Ketua Pakem memperkenalkan materi tentang Pembentukan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) pada anggota dan peserta PAKEM.


"ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED."